INDPORTAL.COM, TGM — Wakil Ketua Badan Himpun Pemekonan (BHP) Pekon Binjai Wangi, Kecamatan Pugung, Badri, angkat bicara terkait pengelolaan Dana Desa sebesar Rp70 juta yang dianggarkan untuk pembangunan gedung Taman Penghafal Al-Qur’an (TPA), namun hingga kini belum terealisasi, Jum’at (24/4/2026)
Menurut Badri, anggaran yang telah dicairkan pada 2025 seharusnya diikuti dengan pelaksanaan pembangunan sesuai rencana. Ketiadaan realisasi fisik, kata dia, menimbulkan pertanyaan serius terkait akuntabilitas penggunaan Dana Desa di tingkat pekon.
“Kami sudah pernah menegur kepala pekon, tapi tidak ada jawaban,” ujar Badri.
Ia menyebut, jika dalam waktu dekat tidak ada penjelasan dari Kepala Pekon Binjai Wangi, Akmaluddin, pihak BHP akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah kabupaten.
“Kami akan mencari solusi terbaik. Tapi kalau tidak ada tanggapan, kami akan mengambil langkah lanjutan,” katanya.
Badri menegaskan, setiap anggaran yang telah dicairkan semestinya direalisasikan sesuai perencanaan. Hingga saat ini, pembangunan gedung TPA yang dimaksud belum terlihat di lapangan.
“Seharusnya jika anggaran sudah dicairkan, kegiatan pembangunan itu dilaksanakan sesuai perencanaan. Tapi sampai sekarang belum terlihat realisasinya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dari pemerintah pekon dalam menjelaskan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Menurutnya, Dana Desa merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Ini uang negara yang harus jelas peruntukannya. Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran itu digunakan,” kata Badri.
BHP, lanjut dia, mendorong agar pemerintah kecamatan maupun instansi pengawas segera melakukan penelusuran untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.
“Kami berharap ada kejelasan. Kalau memang ada kendala, harus disampaikan. Tapi kalau ada persoalan lain, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Pekon Binjai Wangi, Akmaluddin, belum memberikan keterangan resmi atas berbagai upaya konfirmasi yang dilakukan.
Polemik ini sebelumnya mencuat setelah adanya keterangan dari bendahara pekon dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang menyebut dana pembangunan TPA telah dicairkan, namun belum diikuti realisasi fisik di lapangan.
