INDPORTAL.COM,TNG — Polemik internal organisasi kemasyarakatan Badak Banten mencuat setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badak Banten Kota Tangerang mempersoalkan penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten yang baru oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Minggu (26/4/2026)
Ketua DPD Badak Banten Kota Tangerang, Mustofa Ali, S.H.M.H., menyatakan penunjukan tersebut tidak sejalan dengan mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pernyataan itu disampaikan di Posko DPD Badak Banten Kota Tangerang, Jatiuwung.
Mustofa menjelaskan, pihaknya semula menerima undangan kegiatan konsolidasi yang digelar pada Sabtu, 26 April 2026. Agenda tersebut, menurut dia, berkaitan dengan masa jabatan Ketua DPW sebelumnya yang disebut baru akan berakhir pada Agustus mendatang.
Namun, forum yang semestinya bersifat konsolidatif itu, kata Mustofa, justru berujung pada penunjukan Ketua DPW baru oleh DPP. Ia mengaku tidak menghadiri kegiatan tersebut dan telah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran kepada Ketua Umum.
“Kami mendapatkan informasi bahwa dalam forum itu dilakukan penunjukan Ketua DPW baru. Padahal yang kami pahami sebelumnya hanya agenda konsolidasi,” ujar Mustofa.
Menurut dia, dalam struktur organisasi Badak Banten, penunjukan Ketua DPW oleh DPP hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika kepengurusan sebelumnya telah berakhir masa jabatannya atau berstatus demisioner karena tidak melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil).
Ia menilai kondisi tersebut belum terpenuhi, mengingat masa jabatan Ketua DPW sebelumnya masih berlaku hingga Agustus 2026.
“Selama masa bakti masih berjalan dan belum demisioner, maka kepengurusan lama masih sah secara organisasi,” kata dia.
Mustofa menegaskan, keberatan yang disampaikan tidak berkaitan dengan figur yang ditunjuk. Ia menyebut DPD Badak Banten Kota Tangerang siap mendukung siapa pun yang ditetapkan, sepanjang prosesnya sesuai dengan aturan organisasi.
“Persoalannya bukan pada siapa yang ditunjuk, tetapi pada mekanisme yang harus dijalankan. Organisasi ini berdiri di atas aturan,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh elemen organisasi untuk menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi bersama, serta mengedepankan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan internal.
Dalam waktu dekat, DPD Badak Banten Kota Tangerang berencana menemui Ketua Umum DPP untuk meminta penjelasan sekaligus mencari jalan keluar atas polemik tersebut.
Mustofa berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan justru menjadi momentum pembenahan tata kelola organisasi.
