INDPORTAL.COM,TGM – Kelangkaan solar yang menjerat nelayan di Kabupaten Tanggamus mulai mengarah pada persoalan yang lebih serius: bukan sekadar distribusi tersendat, tetapi potensi ketidaktepatan sasaran hingga dugaan kebocoran di lapangan, Kamis (30/4/2026)
Fakta yang terungkap dalam rapat lintas sektor Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Kamis, 30 April 2026, menunjukkan ketimpangan mencolok. Kebutuhan solar nelayan di wilayah Kota Agung mencapai sekitar 7.000 liter per hari, sementara pasokan resmi yang tersedia di SPBN hanya sekitar 3.000 liter.
Selisih hampir dua kali lipat itu memunculkan pertanyaan krusial, ke mana aliran solar subsidi yang seharusnya dinikmati nelayan?
Asisten II Setdakab Tanggamus, Hendra Wijaya, mengakui adanya persoalan distribusi dan memastikan pemerintah akan memperketat pengawasan melalui sistem rekomendasi dinas dan dokumen berbasis barcode.
“Penyaluran akan diperkuat dengan sistem resmi agar lebih tertib dan tepat sasaran,” ujarnya.
Namun, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar masalah jika defisit pasokan tetap terjadi. Sistem barcode dan administrasi hanya akan memperketat akses, bukan menambah ketersediaan.
Dalam praktiknya, nelayan kecil menjadi pihak paling rentan. Sejumlah nelayan mengaku harus antre berjam-jam, membeli solar di atas harga subsidi, hingga terpaksa tidak melaut karena tidak kebagian BBM.
Situasi ini membuka ruang spekulasi adanya aliran BBM subsidi ke sektor non-sasaran atau praktik permainan distribusi oleh oknum tertentu. Meski belum ada bukti terbuka, indikasi tersebut menjadi perhatian dalam rapat yang turut melibatkan aparat penegak hukum dan pihak PT Pertamina Patra Niaga.
Pemerintah daerah menyatakan akan menggandeng kepolisian untuk memperketat pengawasan dan menutup celah penyimpangan.
Di sisi lain, opsi penyesuaian kuota bagi nelayan kecil mulai dibahas. Namun, realisasinya bergantung pada kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Persoalan ini menunjukkan bahwa krisis solar di Tanggamus tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan administratif. Tanpa transparansi distribusi, validasi data kebutuhan, dan penindakan terhadap potensi penyimpangan, kelangkaan berisiko terus berulang.
Sementara itu, waktu terus berjalan bagi nelayan. Setiap hari tanpa solar berarti tidak melaut dan tanpa melaut, tidak ada penghasilan.
