INDPORTAL.COM,BALAM — Dugaan penarikan dana Komite di sejumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Provinsi Lampung menuai sorotan. Meski berstatus sekolah negeri dan menerima dana APBN melalui Kementerian Agama, sejumlah wali siswa mengaku masih menerima pesan penagihan tunggakan dana Komite dari pihak madrasah, Senin (9/2/2026)
Seorang wali siswa yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, penagihan dilakukan melalui pesan WhatsApp dan disertai daftar nama siswa serta besaran tunggakan. Menurutnya, cara tersebut menimbulkan tekanan psikologis, baik bagi orang tua maupun siswa.
“Pesannya seperti ultimatum. Ada kekhawatiran anak tidak boleh ikut ujian kalau belum melunasi,” kata wali siswa tersebut.
Ia menambahkan, tidak ada aturan yang secara tegas mewajibkan orang tua membayar dana Komite dengan nominal tertentu. Namun dalam praktiknya, penagihan tetap dilakukan secara rutin.
Keluhan juga disampaikan terkait minimnya transparansi pengelolaan dana Komite. Hingga kini, kata dia, pihak madrasah tidak pernah mempublikasikan laporan penggunaan dana secara terbuka kepada wali siswa maupun masyarakat.
Koordinator Forum Reformasi Mahasiswa (Formasi), Faisal Hidayat, menyebut terdapat dugaan tumpang tindih antara dana Komite dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, ia mengungkap indikasi mark-up pada pos Belanja Operasional Mutu Siswa dan Guru di sejumlah MAN di Lampung pada periode 2023–2025.
“Beberapa kegiatan seperti MAYRES, ekstrakurikuler siswa, KSM, MT2QM, pramuka nasional, hingga kongres ROHIS nasional nilainya besar, bisa tembus Rp200 juta per tahun. Ini perlu diaudit,” ujar Faisal.
Formasi berencana mengecek tindak lanjut perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung terkait kewajiban pemasangan media transparansi anggaran di lingkungan madrasah. Jika belum dilaksanakan, Formasi menyatakan akan melaporkan dugaan tersebut secara resmi ke aparat penegak hukum.
“Kami akan kawal pemeriksaan laporan SP2D tahun 2023 hingga 2025 secara rinci,” tegasnya.
Sementara itu, wali siswa asal Kabupaten Tanggamus yang anaknya bersekolah di MAN 1 Bandar Lampung mengaku terkejut dengan besarnya biaya pendidikan. Ia menyebut anaknya dibebani pembayaran dana Komite sekitar Rp1,65 juta per bulan, serta biaya awal masuk sekolah lebih dari Rp13 juta.
“Sekolah negeri, tapi biayanya mahal. Kami hanya minta kejelasan dan transparansi,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak MAN dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung belum memberikan keterangan resmi.
