INDPORTAL.COM, TGM – Sejumlah oknum wartawan diduga melakukan tindakan tidak etis saat mendatangi SDN 2 Pekondoh, Kecamatan Cukuh Balak, untuk melihat proses revitalisasi gedung sekolah yang hingga kini masih dalam tahap pengerjaan, Senin (10/11/2025).
Kedatangan mereka dinilai menyimpang dari prinsip kode etik jurnalistik setelah pihak sekolah merasa ditekan untuk membuka rincian anggaran proyek yang belum rampung 100 persen.
Komite Sekolah SDN 2 Pekondoh, Yudianto, mengungkapkan bahwa kedatangan rombongan yang mengaku wartawan itu awalnya berlangsung wajar. Namun situasi berubah ketika mereka mulai menanyakan rincian penggunaan anggaran secara detail.
“Saya enggan menjawab, karena revitalisasi ini masih sekitar 50 persen prosesnya. Masak baru setengah jalan sudah minta rincian anggaran?”ujar Yudianto.
Ia menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan peran jurnalis yang seharusnya hanya melakukan peliputan, bukan bertindak seperti auditor atau pemeriksa anggaran.
“Ini jadi lucu, mereka seperti sengaja mencari-cari masalah. Wartawan itu kan bukan petugas audit,”tegasnya.
Kepala SDN 2 Pekondoh, Eli Yusnita, turut membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebelum menyinggung soal anggaran, oknum yang sama sempat menawarkan produk yang diklaim sebagai perlengkapan untuk kebutuhan sekolah. Karena kondisi keuangan tidak memungkinkan, penawaran itu ditolak.
“Awalnya mereka menawarkan produk. Karena keuangan sekolah tidak memungkinkan, saya tolak. Setelah itu mereka mulai menanyakan detail anggaran,”kata Eli.
Eli menegaskan bahwa prinsip transparansi tetap dijalankan. Namun transparansi bukan berarti membuka seluruh rincian anggaran yang masih dalam proses pengerjaan dan belum melalui verifikasi akhir.
“Transparan itu tidak harus membuka rincian seperti itu. Apalagi mereka juga tidak punya hak meminta,”ujarnya.
Sebelumnya, wartawan dari media Tribun Tipikor biro Pesawaran telah memuat pemberitaan yang menuding Kepala SDN 2 Pekondoh tidak transparan dalam penggunaan anggaran. Tuduhan tersebut muncul setelah mereka menanyakan rincian harga pembelian plafon dalam proyek revitalisasi sekolah.
Yudianto menambahkan bahwa kontrol sosial seharusnya diberikan untuk memberi teguran bila ditemukan kesalahan, bukan untuk mempermasalahkan atau menekan pihak sekolah.
“Sementara soal rincian anggaran revitalisasi gedung sekolah itu sudah ada plang yang sudah kita pasang,”pungkasnya.
