INDPORTAL.COM,TGM — Dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (perjas) di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus kembali menjadi sorotan. Sejumlah aktivis mahasiswa asal Tanggamus yang bermukim di Bandar Lampung menilai penanganan perkara tersebut berjalan lambat dan belum menunjukkan perkembangan yang jelas, Minggu (12/4/2026).
Tiga pimpinan organisasi, yakni Berly Reastama, Doni Apwari, dan Agung Saputra, menyatakan kondisi tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di daerah.
Menurut mereka, dugaan penyimpangan anggaran tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan administratif, melainkan perlu ditelusuri secara menyeluruh melalui mekanisme hukum yang transparan serta audit independen. Untuk itu, mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung segera melakukan audit investigatif guna menguji potensi kerugian negara.
“Kami melihat ada indikasi yang perlu diuji secara serius. Jangan sampai penanganan kasus ini berhenti di permukaan tanpa kejelasan,” ujar perwakilan aliansi kepada Indportal.com.
Mahasiswa juga menyoroti peran aparat penegak hukum yang dinilai belum memberikan kepastian. Mereka meminta Kejaksaan Tinggi Lampung mengambil langkah konkret, termasuk kemungkinan mengambil alih penanganan perkara apabila dinilai stagnan di tingkat bawah.
Doni Apwari mengatakan, pihaknya tengah mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa untuk menggelar aksi dalam waktu dekat. Mobilisasi massa dalam jumlah besar disiapkan sebagai bentuk tekanan publik agar proses hukum berjalan terbuka dan akuntabel.
“Kami tidak ingin isu ini mengendap tanpa kejelasan. Aksi akan menjadi bagian dari kontrol publik terhadap proses hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Agung Saputra menilai situasi ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum dalam menjaga kredibilitas. Ia menekankan pentingnya transparansi serta keberanian dalam menindaklanjuti setiap indikasi yang muncul.
Ia juga menyinggung adanya dugaan kemungkinan pengaruh pihak tertentu dalam proses penanganan perkara. Namun demikian, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu diuji dan dibuktikan melalui mekanisme hukum yang objektif.
“Berdasarkan pengamatan kami, terdapat dugaan adanya intervensi dari pihak tertentu. Kami berharap aparat penegak hukum tetap independen dan tidak terpengaruh kepentingan apa pun,” ujarnya.
Aliansi mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain percepatan penetapan pihak yang bertanggung jawab, pengusutan menyeluruh tanpa tebang pilih, serta audit terhadap penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Mereka menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga terdapat kejelasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
