INDPORTAL.COM,TGM – Menjelang semester kedua masa jabatannya, Bupati Kabupaten Tanggamus Hi. Moh. Saleh Asnawi dihadapkan pada tugas besar, membenahi sistem birokrasi yang selama ini dinilai belum optimal. Sabtu (19/7/2025)
Komitmen tersebut merupakan bagian dari janji politik yang ia sampaikan saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada tahun 2024 yang lalu.
Sebuah janji untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Namun, realisasi janji tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bupati Saleh Asnawi kini berhadapan langsung dengan kompleksitas birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat, mulai dari lambannya pelayanan publik hingga praktik-praktik administratif yang kurang efisien.
Salah satu tantangan paling fundamental adalah budaya kerja lama yang masih bercokol di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Masih banyak ditemukan pola kerja yang cenderung administratif dan kurang berorientasi pada pelayanan.
Perubahan semacam ini membutuhkan waktu dan pendekatan yang tepat, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui pelatihan, motivasi, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia serta minimnya infrastruktur digital juga menjadi penghambat utama. Reformasi birokrasi saat ini menuntut pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
Tanpa dukungan sistem digital yang memadai dan pegawai yang terampil dalam penggunaannya, tujuan mewujudkan pelayanan cepat, mudah, dan transparan akan sulit dicapai.
Bupati Saleh Asnawi menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses reformasi tersebut.
Pemerintah Kabupaten Tanggamus berencana mendorong keterlibatan publik melalui forum-forum dialog, penguatan mekanisme pengaduan, serta keterbukaan informasi publik.
Hal ini sejalan dengan semangat good governance yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pembangunan.
Kunci keberhasilan reformasi birokrasi terletak pada konsistensi dan ketegasan pemimpin daerah.
Tanpa keberanian dalam mengambil langkah-langkah strategis termasuk rotasi pejabat, pemberian sanksi terhadap ASN yang tidak produktif, serta penghargaan bagi yang berprestasi upaya perbaikan bisa terhenti di tengah jalan.
Oleh karena itu, sikap tegas Bupati Hi. Moh Saleh Asnawi dalam menjaga integritas pemerintahan menjadi fondasi penting menuju perubahan.
Reformasi birokrasi bukan pekerjaan semalam. Ia memerlukan arah kebijakan yang jelas, kepemimpinan yang visioner, serta kolaborasi lintas sektor.
Masyarakat Tanggamus saat ini menaruh harapan besar agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Hi. Moh. Saleh Asnawi mampu mewujudkan sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan efisien.
Jika proses ini dapat dijalankan dengan komitmen dan ketekunan, maka bukan hanya sistem birokrasi yang berubah, tapi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan meningkat signifikan. (Red)
