INDPORTAL.COM,TGM — Sosok berinisial JM menjadi sorotan setelah namanya disebut dalam sejumlah pemberitaan terkait dugaan pengaruh terhadap pengaturan proyek pemerintah di Kabupaten Tanggamus, Jumat (8/5/2026).
Isu tersebut berkembang di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola proyek daerah. Sejumlah kalangan mempertanyakan munculnya figur nonstruktural yang disebut-sebut memiliki akses dan pengaruh dalam proses penentuan proyek pemerintah.
Padahal, mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur secara ketat melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
Dalam regulasi itu ditegaskan bahwa seluruh proses pengadaan wajib mengedepankan prinsip efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga melarang adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, termasuk campur tangan pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi dalam kebijakan publik.
Sorotan terhadap isu ini turut mengarah kepada Bupati Tanggamus, ia dinilai bertanggung jawab memastikan seluruh proses pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan serta bebas dari intervensi pihak luar yang tidak memiliki legitimasi dalam struktur pemerintahan.
Namun di sisi lain, Ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Cabang Kabupaten Tanggamus, Iskandar Haris, meminta masyarakat agar tidak mudah mempercayai isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Jangan sampai masyarakat langsung percaya begitu saja terhadap informasi yang belum jelas dasar dan faktanya. Semua harus disikapi secara bijak dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Iskandar Haris.
Ia juga meminta semua pihak tidak menggiring opini tanpa disertai bukti yang jelas karena dikhawatirkan dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan dibuktikan sesuai mekanisme hukum dan aturan yang berlaku. Tapi jangan sampai isu liar berkembang tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.
Menurut dia, seluruh proses pengadaan proyek pemerintah sudah memiliki aturan dan mekanisme yang jelas sehingga tidak mungkin ada campur tangan pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi.
“Pengadaan proyek pemerintah itu ada aturan dan mekanismenya. Tidak boleh ada pihak-pihak yang bermain di luar kewenangan resmi. Kalau dibiarkan, ini bisa merusak kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia juga meminta Bupati Tanggamus mengambil langkah tegas untuk meredam isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan profesional dan transparan.
“Kepala daerah harus memastikan roda pemerintahan berjalan bersih dari kepentingan tertentu. Transparansi itu penting supaya tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat,” ucapnya.
Meski demikian, isu yang menyebut sosok JM dilibatkan dalam skema pengaturan proyek pemerintah disebut telah beredar luas di tengah masyarakat Kabupaten Tanggamus dan terus menjadi perbincangan publik.
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memberikan penjelasan resmi terkait sejauh mana posisi dan peran JM sebagaimana yang ramai diperbincangkan dalam berbagai pemberitaan.
