Dua Pekon Di Tanggamus Ganti Pimpinan, Bupati Ingatkan Agar Jangan Bergantung Dengan Dana Desa

INDPORTAL.COM,TGM — Pemerintah Kabupaten Tanggamus merombak kepemimpinan di dua pekon melalui pelantikan dan penunjukan pejabat baru, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati, Selasa (28/4/2026)

Bupati Tanggamus, Moh. Saleh Asnawi, melantik kepala pekon pergantian antar waktu (PAW) Banjar Agung, Kecamatan Limau, untuk sisa masa jabatan 2026–2029.

Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga memberhentikan kepala pekon Ulu Semong, Kecamatan Ulu Belu, dan menunjuk penjabat (Pj) kepala pekon untuk mengisi kekosongan jabatan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat daerah, antara lain Asisten I Ruly Runayunda, Kepala Dinas PMD Arpin, Kabag Hukum Arif Rahman, serta pejabat teknis lainnya.

Dalam sambutannya, Saleh menekankan bahwa jabatan kepala pekon bukan sekadar posisi administratif, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Menjadi kepala pekon adalah amanah. Niatkan sebagai ibadah untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Saleh.

Berita Terbaru  Polres Tanggamus Amankan Pagelaran Seni Budaya di Taman Ir. Soekarno

Ia menggarisbawahi bahwa tantangan pemerintahan desa saat ini semakin berat, terutama akibat tekanan fiskal nasional yang berdampak pada penurunan transfer anggaran ke daerah, termasuk Dana Desa.
Kondisi tersebut, menurut dia, menuntut aparatur pekon untuk tidak bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah, melainkan mulai menggali potensi lokal.

“Penurunan anggaran ini harus jadi momentum untuk kreatif. Gali potensi pekon, baik di sektor pariwisata maupun pertanian, dan perkuat BUMDes agar tidak hanya bergantung pada dana transfer,” katanya.

Selain aspek ekonomi, Saleh juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia meminta aparat pekon mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, seperti ronda dan siskamling di tingkat RT dan dusun.

Berita Terbaru  Rencana Seleksi Terbuka Kepala Sekolah, Ujian Serius Reformasi Birokrasi Di Tanggamus

“Keamanan wilayah harus dijaga. Hidupkan kembali pos ronda agar kondusivitas tetap terpelihara,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik. Program yang dijalankan harus tetap menyasar kebutuhan dasar masyarakat.

“Pelayanan tidak boleh menurun. Justru di tengah keterbatasan, pemerintah pekon harus lebih tepat sasaran,” kata Saleh.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga etika dan integritas selama menjabat, termasuk kesiapan menghadapi kritik publik yang kini banyak disampaikan melalui media sosial.

“Bekerjalah sesuai aturan dan jaga komunikasi dengan tokoh masyarakat. Kritik itu bagian dari pengawasan publik,” ujar dia.

Pemerintah daerah berharap pergantian kepemimpinan ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan pekon sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis gotong royong.

Berita Terbaru