INDPORTAL.COM,JKT – Di tengah hiruk pikuk pemukiman padat di Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, ratusan warga tampak antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis pada tanggal 31 Oktober 2025, hari Jumat pagi.
Di antara kerumunan itu, hadir sosok yang namanya lekat dengan advokasi kesehatan publik Siruaya Utamawan, anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Siruaya menegaskan pesan sederhana namun tegas: tidak boleh ada lagi warga Jakarta yang sakit tanpa penanganan medis.
“Jakarta sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas. Artinya, hampir seluruh warganya terlindungi JKN. Kalau masih ada yang belum terdaftar, segera daftarkan diri. Dan bagi yang tidak mampu, Pemprov Jakarta siap menanggungnya,”kata Siruaya dalam sambutannya.
Menurut data BPJS Kesehatan, tingkat kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DKI Jakarta kini mencapai 94,37 persen angka yang menempatkan ibu kota sebagai salah satu provinsi dengan jaminan kesehatan terluas di Indonesia. Namun, Siruaya mengingatkan capaian itu belum berarti apa-apa jika masyarakat tidak memanfaatkannya.
“Jangan ragu menggunakan hak kesehatan kalian. Semua layanan termasuk obat ditanggung penuh oleh JKN. Kalau ada dokter yang minta beli obat, tolak saja, karena semuanya gratis. Ini program negara, bukan belas kasihan,”tegasnya.
Bakti sosial itu diinisiasi oleh Yayasan Tujuh Delapan Agung bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan Kalibaru, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Layanan yang diberikan antara lain pemeriksaan tekanan darah, gula darah, fungsi paru (TBC), hingga jantung, serta konsultasi dokter umum.
Ketua Yayasan, Relly Reagen, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di kawasan pesisir utara Jakarta yang kerap luput dari perhatian.
“Kami ingin warga Kalibaru bisa diperiksa tanpa biaya, karena banyak yang menunda berobat akibat masalah ekonomi,”ujarnya.
Siruaya memuji kolaborasi tersebut sebagai contoh nyata sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah lokal, dan lembaga negara.
“Kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kesadaran warga bahwa kesehatan adalah hak, bukan fasilitas tambahan. Saya harap bisa diteruskan di wilayah lain, tentu dengan dukungan puskesmas dan BPJS Kesehatan,”pungkasnya.
Dengan cakupan kepesertaan yang nyaris menyentuh 100 persen, DKI Jakarta kini dihadapkan pada tantangan baru: memastikan layanan kesehatan publik benar-benar dirasakan hingga ke lorong-lorong kampung padat penduduk. Seperti kata Siruaya, “Kesehatan adalah urusan negara, bukan urusan siapa mampu bayar.”
