INDPORTAL.COM,JKT – Gelombang demonstrasi besar-besaran ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Pada 31 Agustus 2025, aksi unjuk rasa serupa juga mengguncang Australia dan bahkan sejumlah negara Eropa. Senin (1/9/2025)
Fenomena ini memunculkan pertanyaan, apakah hanya kebetulan, atau memang ada gejolak global yang sedang bergerak serentak?
Di Australia, ribuan warga turun ke jalan di hampir seluruh kota. Berdasarkan video yang diunggah akun TikTok @Kyra Gracella, massa yang menamakan diri March For Australia menolak imigrasi massal.
Mereka beralasan, arus masuk imigran membuat harga rumah dan sewa tempat tinggal semakin mahal, sementara tingkat kriminalitas dinilai ikut meningkat.
Selain itu, sebagian demonstran khawatir imigrasi akan memengaruhi budaya lokal Australia.
Namun, pemerintah Australia menyampaikan pandangan sebaliknya. Sejumlah menteri menegaskan bahwa multikulturalisme adalah bagian dari identitas nasional Australia.
Mereka menilai aksi unjuk rasa tersebut berpotensi memecah belah masyarakat, dan menegaskan bahwa siapa pun, dari latar belakang manapun, berhak merasa aman dan diterima.
Fenomena serupa juga muncul di Irlandia, Prancis, Britania Raya, Spanyol, Jerman, Polandia, dan Austria. Aksi-aksi tersebut membawa isu berbeda, mulai dari krisis ekonomi, kebijakan sosial, hingga penolakan imigrasi, namun semuanya lahir dari kegelisahan yang sama, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan perasaan rakyat yang semakin terpinggirkan.
Menariknya, momentum demonstrasi ini terjadi berbarengan dengan unjuk rasa di Indonesia, yang fokus pada penolakan kebijakan DPR dan sikap arogan sejumlah elit politik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa aksi demonstrasi kini telah menjadi ekspresi umum di hampir setiap negara.
Kesenjangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakpastian geopolitik global tampaknya menjadi faktor utama yang menyatukan amarah rakyat di berbagai belahan dunia.
Jika ditarik ke akar persoalan, gelombang unjuk rasa di berbagai negara adalah cerminan dari krisis kepercayaan.
Rakyat tidak lagi percaya bahwa pemerintah mampu menjadi solusi atas persoalan sehari-hari, harga kebutuhan pokok, akses perumahan, lapangan kerja, hingga rasa aman di lingkungannya.
Unjuk rasa massal memang kerap dimaknai sebagai “bahasa rakyat” untuk menegur penguasa.
Namun, ketika terulang di berbagai belahan dunia secara hampir bersamaan, hal itu bisa dibaca sebagai fenomena geopolitik baru, publik global sedang mengalami kekecewaan kolektif terhadap sistem politik yang ada.
Pertanyaannya, apakah para pemimpin dunia akan membaca tanda-tanda ini sebagai peringatan untuk memperbaiki diri, atau justru memilih menutup telinga dan meredamnya dengan kekuatan aparat?
Sebab sejarah mengajarkan, ketika suara rakyat terlalu lama diabaikan, gelombang protes bisa berubah menjadi badai politik yang jauh lebih sulit dikendalikan. (Red)
