INDPORTAL.COM,TGM – Pelantikan 21 pejabat tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanggamus oleh Bupati Hi. Moh. Saleh Asnawi mendapat apresiasi dari Ketua Solidaritas Pers Indonesia (SPI) DPD Kabupaten Tanggamus, Idham Khalid, Kamis, (18/9/2025)
Idham menilai, pelantikan ini merupakan langkah awal yang tepat bagi Bupati dalam melakukan penyegaran birokrasi di tubuh pemerintahan daerah.
Menurutnya, rotasi dan penempatan pejabat baru diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta mempercepat pelayanan publik.
“Langkah Bupati ini patut diapresiasi, karena menjadi komitmen awal dalam menata birokrasi sesuai dengan janji politik beliau,”Ujar Idham Khalid.
Meski demikian, Idham menekankan bahwa rotasi jabatan tidak boleh berhenti hanya di level pimpinan daerah. Menurutnya, perputaran posisi kerja juga perlu menyentuh pegawai di tingkatan lain, agar penataan birokrasi berjalan lebih menyeluruh.
“Yang pasti harus menempatkan orang-orang yang memang memiliki SDM mumpuni, bukan sekadar pemindahan posisi pejabat tinggi,”Tegasnya.
Idham juga menyoroti kinerja sejumlah pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Ia menilai, mulai dari kepala dinas hingga kepala UPT kerap menjadi sumber persoalan, mulai dari dugaan penyimpangan anggaran, rendahnya disiplin kerja, hingga kekurangan obat-obatan dan alat kesehatan.
“Sekarang Kadis Kesehatan sudah digeser, tinggal KUPT Puskesmas yang dulu jadi titipan di era Bupati sebelumnya harus segera dievaluasi, apalagi kalau minim SDM,”Tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Saleh Asnawi menegaskan bahwa pelantikan pejabat kali ini murni berdasarkan kinerja dan kompetensi, tanpa adanya gratifikasi.
Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk konsisten menjalankan budaya kerja jalan lurus, menjaga integritas, serta bekerja secara kolaboratif demi mewujudkan visi misi pembangunan Tanggamus.
Pelantikan 21 pejabat baru di lingkup Pemkab Tanggamus memang langkah awal yang layak diapresiasi. Namun, penyegaran birokrasi akan terasa setengah hati bila hanya berhenti di level pejabat tinggi.
Salah satu titik rawan yang kerap luput adalah jajaran UPT Puskesmas. Tidak sedikit KUPT Puskesmas yang justru menjadi sumber keluhan masyarakat.
Rekam jejak digital menunjukkan, nama-nama KUPT Puskesmas di Tanggamus berulang kali masuk pemberitaan karena persoalan berulang, mulai dari dugaan penyimpangan anggaran, minimnya disiplin, buruknya manajemen obat-obatan, hingga pelayanan yang jauh dari kata maksimal.
Jika pola ini dibiarkan, penyegaran birokrasi di level atas hanya akan tampak indah di permukaan tetapi rapuh di bawah.
Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap KUPT Puskesmas mutlak dilakukan. Mereka yang terbukti tidak kompeten harus segera diberhentikan dan diganti dengan SDM yang benar-benar berintegritas dan profesional.
Reformasi birokrasi, sebagaimana dijanjikan Bupati, semoga tidak hanya menyentuh kursi empuk pejabat utama, tetapi juga sampai ke akar pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (Red)
