INDPORTAL.COM,TGM – Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Suka Agung Barat, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, berlangsung di tengah kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan, Senin (27/10/2025)
Gedung sekolah rusak parah dan belum pernah mendapat perbaikan berarti selama bertahun-tahun.
Kerusakan paling terlihat di bagian atap. Material asbes yang sudah rapuh pecah di berbagai titik dan menyebabkan kebocoran parah setiap kali hujan turun. Akibatnya, kegiatan belajar sering terpaksa dihentikan.
“Kalau hujan, air masuk ke ruang kelas. Kami kadang berhenti belajar karena plafon sudah banyak yang rusak,”Ujar salah satu guru SDN 2 Suka Agung Barat.
Guru tersebut mengatakan, kondisi bangunan ini sudah terjadi lebih dari sepuluh tahun. Pihak sekolah diklaim sudah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan ke pemerintah daerah, namun belum ada tindak lanjut.
“Kami sudah beberapa kali mengajukan proposal perbaikan, tapi belum ada realisasi,”Tambahnya.
Kondisi sekolah yang rusak parah ini membuat masyarakat mempertanyakan perhatian pemerintah daerah terhadap fasilitas pendidikan dasar, khususnya di wilayah pedesaan.
Upaya konfirmasi wartawan kepada Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Tanggamus, Supriatno, tidak mendapat respons. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp tidak dibalas hingga berita ini diterbitkan.
Seorang wali murid juga mengaku kecewa dengan kondisi sekolah. Ia menilai pernyataan pemerintah soal peningkatan mutu pendidikan belum dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau bicara sekolah aman dan nyaman, kenyataannya belum begitu. Anak-anak sering belajar di kelas bocor,”Katanya.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat segera memperbaiki fasilitas sekolah tersebut. Mereka meminta agar proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan aman tanpa ancaman dari bangunan yang sudah rusak.
Kondisi SDN 2 Suka Agung Barat disebut menjadi contoh bahwa masih ada kesenjangan antara komitmen pemerintah terhadap reformasi birokrasi dan kenyataan di lapangan, khususnya dalam hal pengawasan terhadap infrastruktur pendidikan dasar. (**)
