INDPORTAL.COM,TGM – Seleksi terbuka bagi jabatan kepala sekolah, SD dan SMP yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus merupakan langkah yang patut diapresiasi, Kamis (23/10/2025)
Terlebih, Bupati Tanggamus, H. Moh. Saleh Asnawi, dengan tegas memberikan peringatan keras kepada para calo jabatan agar tidak lagi bermain-main dalam proses rekrutmen pegawai di lingkungan pemerintahan daerah.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi di Tanggamus mulai diarahkan pada sistem yang lebih transparan, objektif, dan berbasis kompetensi.
Menurut Saleh Asnawi, seluruh proses asesmen harus berjalan murni tanpa campur tangan atau titipan pihak mana pun. Para pemegang jabatan harus dipilih karena kemampuan, bukan karena kedekatan. Sebab, jabatan publik bukan arena balas budi politik, melainkan ruang pengabdian.
Langkah ini, jika benar dijalankan secara konsisten, bisa menjadi titik balik bagi Tanggamus untuk keluar dari jerat politik transaksional yang selama ini menodai wajah birokrasi daerah.
Namun, perlu diingat peringatan keras terhadap praktik percaloan tidak boleh berhenti hanya di dunia pendidikan. Setiap instansi mulai dari kesehatan, pekerjaan umum, hingga jabatan struktural di tingkat kecamatan dan dinas perlu diawasi secara ketat.
Sebab, praktik percaloan di tubuh birokrasi Tanggamus masih saja mencari celah; ia seperti penyakit lama yang enggan sembuh karena terus diberi ruang kompromi.
Kita sudah terlalu sering melihat bagaimana jabatan diperoleh bukan karena kapasitas, tetapi karena koneksi. Dari sistem seperti itulah muncul orang-orang yang gagal berpikir, namun memegang posisi strategis.
Jabatan yang seharusnya menjadi amanah justru berubah menjadi sarana pertukaran kepentingan. Ketika orang tanpa kompetensi dijadikan pemimpin struktural, maka kebijakan akan kehilangan arah, dan pelayanan publik pun terjebak dalam lingkaran kebodohan birokratis.
Sejarah membuktikan, politik transaksional tidak pernah melahirkan pemimpin cerdas. Ia hanya menghasilkan orang-orang bodoh yang pandai berpura-pura, berpura-pura bekerja, berpura-pura melayani, bahkan berpura-pura loyal. Dan ironinya, mereka bisa bertahan dalam jabatan bukan karena prestasi, melainkan karena lobi-lobi dan permainan di balik meja.
Ketika orang bodoh bisa bertahan dengan jabatannya, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya dirinya, tetapi juga sistem yang membiarkannya tetap ada.
Praktik semacam ini telah melahirkan apa yang disebut sebagai “kebodohan struktural” kondisi ketika jabatan publik dikuasai oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, tetapi tetap memegang kendali karena perlindungan politik dan jaringan pertemanan.
Inilah akar dari stagnasi pembangunan daerah, rendahnya mutu pelayanan publik, dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Bupati Saleh Asnawi tampaknya memahami betul tantangan ini. Ia tidak hanya berbicara soal integritas, tapi juga berani menantang kebiasaan lama yang sudah mendarah daging.
Namun pekerjaan rumahnya masih panjang: membongkar jaringan calo, memastikan mekanisme seleksi berjalan objektif, dan membangun sistem evaluasi jabatan yang berorientasi pada kinerja nyata, bukan sekadar loyalitas politik.
Pada akhirnya, reformasi birokrasi tidak akan berhasil hanya dengan kata-kata.
Ia butuh keberanian untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak kompeten, dan menempatkan mereka yang berani berpikir serta bekerja untuk rakyat.
Karena dari birokrasi yang sehat, lahirlah pemerintahan yang kuat. Dan dari pemerintahan yang kuat, lahirlah masyarakat yang percaya bahwa kekuasaan masih bisa dijalankan dengan akal sehat, bukan dengan kebodohan yang dilegalkan. (Red)
