Puan Maharani Klarifikasi Isu Kenaikan Gaji DPR, Publik Tetap Tuntut Transparansi

INDPORTAL.COM,JKT – Menyusul gelombang aksi demonstrasi yang menuntut pembubaran DPR RI terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan fasilitas anggota, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan klarifikasi, Sabtu (30/8/2025).

Puan menegaskan, kenaikan yang ramai diperbincangkan publik bukanlah kenaikan gaji secara keseluruhan, melainkan perubahan kompensasi tertentu bagi anggota DPR yang berasal dari luar daerah dan berkantor di Jakarta.

“Tidak ada kenaikan gaji secara umum maupun rumah dinas di Kalibata. Semua perubahan sudah melalui kajian yang sebaik-baiknya, sesuai kondisi dan harga di Jakarta,”Ujar Puan.

Ia menambahkan, terkait rumah dinas, haknya sudah diserahkan kepada pemerintah atau negara.

Puan juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian DPR.

Berita Terbaru  Rawannya Politik Praktis Dalam Pilkada 2024, PJ Bupati Tanggamus Tegaskan ASN Bersikap Netral

“Kalau memang ada hal yang dianggap berlebihan, tentu kami akan mengevaluasi,”Tambahnya.

Meski demikian, publik masih menunjukkan jurang kepercayaan terhadap DPR. Publik menilai penjelasan terkait kompensasi tersebut tidak menyentuh inti persoalan, persepsi bahwa anggota DPR sering mendapatkan fasilitas yang jauh di atas rata-rata rakyat.

Walau dijelaskan sebagai ‘kompensasi’, masyarakat melihatnya sebagai simbol ketidakpekaan. Puan menegaskan bahwa keputusan tersebut telah dibahas bersama 580 anggota DPR dari 32 provinsi. Namun bagi banyak warga, angka dan kajian internal bukan jawaban yang cukup untuk memulihkan kepercayaan.

Opini publik menekankan perlunya DPR tidak hanya menjelaskan mekanisme formal, tetapi juga menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang nyata.

Berita Terbaru  DPRD Tanggamus Desak Evaluasi KUPT Puskesmas Yang Berdomisili Di Luar Daerah

Perubahan gaji atau tunjangan mungkin sah secara prosedur, tapi bagi rakyat, legitimasi DPR ditentukan oleh seberapa serius mereka mendengar aspirasi rakyat, bukan sekadar dokumen kajian.

Klarifikasi Puan Maharani menegaskan niat DPR untuk memperhatikan aspirasi masyarakat, namun krisis kepercayaan yang sudah terbentuk tampaknya membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan formal.

Publik kini menuntut tindakan nyata agar DPR kembali menjadi wakil rakyat yang dipercaya, bukan sekadar simbol kekuasaan. (Fajri)

Berita Terbaru