INDPORTAL.COM, TGM – Menanggapi dinamika dalam kunjungan kerja Bupati Tanggamus, Hi. Moh. Saleh Asnawi, ke lokasi tambang Zeolit milik PT Paragon Perdana Mining di Cukuh Balak, pihak perusahaan memberikan klarifikasi resmi, Minggu.(27/7/2025)
Sugiharto, Humas PT Paragon Perdana Mining, menegaskan bahwa sejak awal berdiri, pihaknya berkomitmen mengikuti seluruh regulasi yang berlaku di Republik Indonesia.
“Seluruh perizinan pertambangan telah kami penuhi sesuai ketentuan. Untuk perizinan pembangunan dermaga atau Terminal Khusus (Tersus), saat ini masih dalam proses. Kami tidak akan memulai pembangunan sebelum seluruh izin resmi terbit,”Tegas Sugiharto.
Selanjutnya Sugiharto menyatakan bahwa PT Paragon tidak hanya fokus pada kegiatan bisnis, tetapi juga pada kontribusi sosial dan lingkungan. Komitmen tersebut, katanya, menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.
“Kami berkomitmen menjaga kondusivitas dan tidak akan melakukan pencemaran lingkungan. Kami juga ingin tumbuh bersama masyarakat dan ikut membangun daerah,”Ujarnya.
PT Paragon, lanjutnya, siap bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus.
Sementara itu, ketegangan yang sempat muncul antara PT Paragon dan PT Windu Mantap Mandiri juga menyita perhatian publik di media sosial.
Salah satu komentar viral datang dari akun TikTok bernama Zumi, yang secara terbuka menyentil praktik usaha tambak udang.
“Jangan mentang-mentang mereka bagi-bagi sirup tiap lebaran, kami malah pengen perusahaan tambak udang itu yang ditutup,”Tulisnya.
Dalam unggahan lainnya, akun tersebut juga meminta agar pihak tambak udang tidak serta-merta menyalahkan perusahaan tambang soal pencemaran.
“Harusnya ngaca juga, jangan cuma nuding pihak lain soal pencemaran,”Tambahnya.
Komentar tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap persoalan lingkungan tidaklah tunggal. Kritik juga mulai mengarah ke sektor tambak yang selama ini jarang disorot dalam wacana pencemaran pesisir.
Ketegangan antar dua sektor usaha ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjembatani kepentingan investasi dan kelestarian lingkungan.
Transparansi informasi, dialog terbuka, serta penegakan regulasi menjadi kunci agar konflik kepentingan tidak berkembang menjadi resistensi sosial yang berkepanjangan. (Red)
