INDPORTAL.COM, TGM – Sejak Indonesia merdeka, korupsi tak pernah benar-benar hilang dari wajah pemerintahan. Dari Soekarno hingga Jokowi, bahkan kini di era Prabowo, setiap program pemerintah pusat selalu berisiko dijadikan bancakan oleh pihak terkait, Rabu (17/9/2025).
Pada era Soekarno, praktik penyelundupan, manipulasi impor, hingga skandal Benteng Program dan kasus ekspor-impor sudah mencoreng wajah birokrasi muda republik ini.
Soeharto kemudian memperparah keadaan dengan membangun jaringan korupsi terstruktur bersama kroni Orde Baru. Kasus Pertamina 1970-an di bawah Ibnu Sutowo, hingga Kredit Usaha Tani (KUT) yang mangkrak, menjadi simbol kronisme dan rente ekonomi.
Masa Habibie ditandai dengan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang menyeret ratusan triliun rupiah uang negara raib, disebut sebagai mega-skandal sepanjang sejarah Indonesia.
Di era Gus Dur, publik masih ingat kasus Bulog Gate dan Brunei Gate yang ramai diperdebatkan, meski tidak semua terbukti secara hukum.
Pada masa Megawati, kasus Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) dan korupsi infrastruktur mulai mencuat, ditambah lanjutan masalah BLBI yang tak kunjung tuntas.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang naik dengan jargon antikorupsi, justru era pemerintahannya dihantam kasus besar seperti Century Gate, Hambalang, hingga deretan kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik.
Era Joko Widodo (Jokowi) diwarnai dengan kasus korupsi e-KTP, korupsi bansos COVID-19, hingga revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah.
Kini, di awal kepemimpinan Prabowo, tanda tanya besar kembali muncul. Dengan anggaran jumbo di sektor pangan, pertahanan, dan subsidi, akankah sejarah berulang? Atau Prabowo mampu memutus mata rantai gelap itu?
Faktanya, selama biaya politik masih mahal, birokrasi feodal tetap bertahan, dan aparat pengawas tak independen, korupsi hanya akan berganti wajah, tapi tidak pernah mati. Ia adalah pekerjaan rumah abadi bangsa ini, diwariskan dari satu generasi presiden ke generasi berikutnya.
Dan kini, benih-benih persoalan itu mulai terlihat di era Prabowo. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi tiba-tiba menyentil program MBG (Makmur Bersama Gizi) senilai Rp71 triliun yang digadang sebagai program unggulan Presiden.
Menurut Purbaya, dari anggaran Rp71 triliun, hanya Rp13 triliun yang benar-benar terserap. Pertanyaan pun mengemuka: kemana sisa anggaran yang belum jelas penggunaannya?
Kritik tajam itu menimbulkan tanda tanya, apakah murni kontrol fiskal, atau sekadar manuver politik untuk menyingkirkan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang dikenal dekat dengan lingkaran Jokowi?
Fenomena ini memperlihatkan pola lama yang berulang: proyek raksasa negara kembali menjadi ajang tarik-menarik kepentingan. Bedanya, kini bukan hanya lawan politik, melainkan orang-orang dalam kabinet sendiri yang saling jegal.
Pertanyaan besar pun muncul, akankah Prabowo mampu memutus warisan kelam bernama korupsi, atau sejarah sekali lagi hanya mengulang dirinya? (Red)
