INDPORTAL.COM,TGM – Lembaga pendidikan nonformal PKBM Tunas Semaka di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, menjadi sorotan terkait dugaan ketidaksesuaian data jumlah peserta didik dalam pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), Sabtu, 14 Maret 2026.
Informasi yang dihimpun menyebutkan terdapat perbedaan antara data administratif yang diajukan dalam dokumen pencairan anggaran dengan kondisi faktual di lapangan.
Sejumlah pihak menilai perbedaan tersebut perlu diverifikasi oleh instansi terkait untuk memastikan validitas data yang menjadi dasar pencairan dana bantuan pemerintah.
Berdasarkan data yang beredar, jumlah peserta didik yang dilaporkan oleh lembaga tersebut mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2022, tercatat sebanyak 303 peserta didik dengan total dana BOP sebesar Rp524,4 juta. Pada 2023, jumlah peserta didik yang dilaporkan turun menjadi 138 orang dengan nilai bantuan Rp242,7 juta.
Selanjutnya pada 2024 tercatat 82 peserta didik dengan dana BOP sebesar Rp144 juta.
Adapun pada 2025 jumlah peserta didik dilaporkan sebanyak 75 orang dengan nilai bantuan Rp134,1 juta.
Perbedaan data tersebut memunculkan pertanyaan sejumlah kalangan terkait akurasi jumlah peserta didik yang dilaporkan dalam pengajuan dana bantuan.
Sementara itu, ketika dilakukan verifikasi dan audit oleh Inspektorat Kabupaten Tanggamus bersama pihak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia terhadap sejumlah PKBM di wilayah Tanggamus, lembaga PKBM Tunas Semaka disebut tidak termasuk dalam objek pemeriksaan.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran adanya potensi kerugian negara dari penyaluran dana BOP pada periode 2022 hingga 2025 apabila tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Sejumlah pihak pun mendorong instansi terkait agar melakukan verifikasi lapangan dan audit administratif guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pengelola PKBM Tunas Semaka maupun dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tersebut.
