INDPORTAL COM,TGM – Sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Pekon Sidomoro Bangun, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, kini menjadi sorotan, Rabu (4/3/2026)
Kepala lembaga tersebut diduga mengajukan data jumlah peserta didik yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dalam pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya perbedaan antara data administratif dalam dokumen pengajuan dengan situasi faktual di lokasi. Sejumlah pihak pun mendesak agar dilakukan verifikasi dan audit guna memastikan validitas data yang menjadi dasar pencairan anggaran.
Saat didatangi ke kantor PKBM di Pekon Sudimoro Bangun, kepala lembaga tidak berada di tempat. Suaminya mengatakan Ambar Rianti tengah berada di Jakarta untuk menjalani pengobatan.
“Ibu Ambar sudah dua hari ini ke Jakarta untuk berobat, ada gangguan di rahimnya,” ujarnya kepada wartawan.
Indportal.com telah berupaya menghubungi Ambar Rianti melalui pesan singkat dan sambungan telepon, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi bangunan kantor terlihat sederhana. Sejumlah warga menilai fasilitas tersebut belum sepenuhnya mencerminkan lembaga dengan jumlah peserta didik yang tercatat mencapai ratusan orang.
Sementara Data yang diperoleh menunjukkan PKBM Sejati mengajukan jumlah peserta didik dan pagu BOP dalam empat tahun terakhir cukup fantastis
Pada 2023 tercatat 381 siswa dengan pagu Rp 649,5 juta; 2024 sebanyak 377 siswa dengan Rp 629,2 juta; 2025 sebanyak 300 siswa dengan Rp 497,4 juta; dan 2026 sebanyak 248 siswa dengan Rp 415,5 juta.
Sebagai informasi, BOP merupakan bantuan pemerintah untuk mendukung operasional pendidikan nonformal. Besaran dana yang diterima lembaga dihitung berdasarkan jumlah peserta didik aktif yang terdaftar dalam sistem pelaporan resmi.
Sejumlah sumber menyebut terdapat dugaan ketidaksesuaian antara jumlah siswa yang diajukan dengan warga belajar yang benar-benar mengikuti kegiatan pembelajaran. Jika terbukti, hal itu dapat berpengaruh pada besaran anggaran yang diterima lembaga.
Hingga kini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan tersebut. detikcom masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait.
