INDPORTAL.COM,TGM – Pemerintah Pekon Tanjung Jaya, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026, Rabu (22/10/2025)
Kegiatan ini menjadi wadah partisipasi warga dalam menentukan arah pembangunan pekon yang berbasis kebutuhan masyarakat.
Musdes yang berlangsung di balai pekon setempat dihadiri oleh Kepala Pekon Tanjung Jaya Sadiwan, Ketua BHP, Sekcam Limau Sunardi, M.Pd., Korcam, PD, PLD, serta Babinsa Serma Sumardi.
Notulen kegiatan disusun oleh M. Zuhri, dengan narasumber utama Kepala Pekon, Ketua BHP, Sekcam, dan Korcam.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, seperti pengerasan jalan usaha tani dan penambahan pembangunan drainase.
Selain itu, kader Posyandu mengusulkan pengadaan alat timbangan bayi, penyangga timbangan, serta makanan tambahan untuk balita. Dari kalangan Majelis Ta’lim, diajukan permohonan bantuan sarana kegiatan keagamaan berupa towa, salon, dan pengeras suara (ampli).
Kepala Pekon Tanjung Jaya, Sadiwan, menegaskan bahwa Musdes menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program pembangunan pekon berpihak pada kebutuhan warga.
“Musyawarah ini kami laksanakan agar seluruh program yang direncanakan benar-benar berangkat dari aspirasi masyarakat. Setiap usulan akan kami bahas dan prioritaskan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,”Ujar Sadiwan.
Ia menambahkan, pemerintah pekon berkomitmen menjaga transparansi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
“Kami berharap masyarakat terus berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan bersama,”Tambahnya.
Sementara itu, Sekcam Limau, Sunardi, M.Pd., mengapresiasi pelaksanaan Musdes Tanjung Jaya yang dinilai mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
“Musdes merupakan ruang penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan pekon sejalan dengan prioritas pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat menjadi kunci terwujudnya pembangunan yang inklusif,”Ujarnya.
Adapun Ketua BHP Tanjung Jaya menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal hasil musyawarah agar sejalan dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
“Seluruh aspirasi yang muncul hari ini akan kami bahas lebih lanjut dalam penyusunan RKPDes 2026 sebagai dasar pelaksanaan program di tahun mendatang,”Jelasnya.
Musyawarah Desa Tanjung Jaya berjalan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKPDes Tahun 2026. (Red)
