INDPORTAL.COM,TGM – Harapan masyarakat Tanggamus terhadap janji reformasi birokrasi yang pernah dilontarkan Bupati Hi. Moh. Saleh Asnawi tampaknya masih harus bersabar. (20/7/2025)
Hingga pertengahan 2025, belum terlihat langkah konkret yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Bupati Saleh Asnawi, dalam berbagai kesempatan, berkomitmen akan melakukan perombakan sistem birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Namun, hingga saat ini, sistem kerja birokrasi dinilai masih lamban, tidak efisien, dan minim inovasi.
Kasus terbaru RSUD Batin Mangunang contohnya, rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus tersebut baru-baru ini publik digegerkan oleh kematian seorang tahanan titipan yang sedang dirawat di sana.
Diduga, kesalahan dalam penanganan medis dan kelalaian prosedur menjadi faktor utama kematian tahanan tersebut.
Peristiwa ini tidak hanya mencoreng nama baik rumah sakit, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi yang dijanjikan Bupati Saleh Asnawi belum menyentuh akar masalah.
Tak hanya rumah sakit, pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas pun menjadi sorotan tajam.
Banyak warga mengeluhkan kualitas pelayanan yang jauh dari kata layak. Mulai dari keterlambatan tenaga medis, kurangnya obat-obatan esensial, hingga sikap tenaga kesehatan yang tidak disiplin.
Ironisnya, hampir setiap puskesmas di Tanggamus menerima kucuran anggaran tahunan yang mencapai miliaran rupiah, baik dari APBD maupun dana transfer pusat.
Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, layanan tetap buruk, kekurangan fasilitas, dan sistem pelaporan yang diduga tidak transparan.
Kemudian Sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat pemerintahan daerah mulai mempertanyakan komitmen tersebut, sehingga mereka berharap agar semua itu segera dibuktikan.
“Kami menunggu bukan hanya kata-kata, tapi aksi nyata. Masyarakat Tanggamus ingin pelayanan yang cepat, adil,”Ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya soal pelayanan, proses rotasi jabatan yang cenderung stagnan dan lebih mencerminkan upaya konsolidasi kekuasaan, ketimbang perbaikan system.
Reformasi birokrasi sejatinya merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang maju, dan tanpa pembenahan serius, visi pembangunan daerah akan sulit tercapai.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari sang Bupati. Bukan lagi sekadar janji, tetapi bukti nyata dalam wujud sistem yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. (Red)
