Kunjungan Kerja Bupati Tanggamus ke Lokasi Tambang Zeolit Diwarnai Ketegangan

INDPORTAL.COM,TGM – Kunjungan kerja Bupati Tanggamus, Hi. Moh. Saleh Asnawi, ke lokasi tambang PT Paragon Perdana Mining di Pekon Tengor, Kecamatan Cukuh Balak, Sabtu Siang (26/7/2025), sempat berlangsung dalam suasana tegang.

Pemicunya adalah kehadiran perwakilan dari PT Windu Mantap Mandiri, perusahaan yang bergerak di sektor budi daya tambak udang, yang secara terbuka menyampaikan aspirasi mereka di hadapan Bupati dan jajaran rombongan pemerintah daerah.

Dalam penyampaiannya, perwakilan PT Windu menyoroti potensi dampak aktivitas pertambangan Zeolit terhadap lingkungan pesisir dan kelangsungan usaha tambak.

Mereka juga mempertanyakan kejelasan proses perizinan pembangunan Terminal Khusus (Tersus) yang menurut mereka belum tuntas, namun aktivitas di lapangan sudah berjalan.

“Terbitkan dulu izinnya baru beroperasi. Kita ini bernegara, jadi tolong hargai negara,”Ujar utusan perusahaan tersebut.

Pernyataan itu langsung ditanggapi oleh Presiden Direktur PT Paragon Perdana Mining, Ivan Gunadi, yang menegaskan bahwa seluruh proses perizinan tengah diproses oleh kementerian terkait.

“Soal izin, sudah kami urus dan saat ini tinggal menunggu terbit dari kementerian,”Jawabnya.

Ketegangan makin meningkat saat utusan PT Windu meminta perhatian khusus dari Pemkab terhadap potensi kerusakan ekosistem dan menilai sosialisasi pembangunan Tersus belum dilakukan secara maksimal.

Berita Terbaru  Terungkap! Oknum Kepala Pekon Antar Brak Diduga Tilep Gaji Perangkatnya.

Situasi berhasil dikendalikan setelah Bupati Saleh Asnawi turun tangan langsung. Ia membuka ruang dialog dan menyampaikan sikap tegas pemerintah daerah.

“Kita hadir di sini untuk mendengarkan semua pihak. Pemerintah daerah tidak akan memihak siapa pun, kecuali pada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup,”Tegas Bupati.

Ia menekankan bahwa setiap proses investasi di wilayah Tanggamus, termasuk pembangunan Tersus dan aktivitas pertambangan, harus melewati tahapan regulatif yang sesuai dan didukung kajian dampak lingkungan secara menyeluruh.

PT Paragon Perdana Mining dinilai membawa prospek cerah bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanggamus, khususnya melalui pengelolaan tambang Zeolit yang bernilai ekonomi tinggi.

Investasi jangka panjang serta komitmen penyerapan tenaga kerja lokal menjadi poin penting yang dipandang positif oleh pemerintah.

Namun, dinamika yang muncul antara PT Paragon dan PT Windu Mantap Mandiri menunjukkan adanya tarik-ulur kepentingan yang belum terselesaikan.

Ketegangan saat kunjungan Bupati mencerminkan kegamangan antara semangat pembangunan dan kekhawatiran masyarakat pesisir terhadap dampak jangka panjang, terutama bagi sektor tambak udang yang telah lebih dulu eksis.

Padahal, jika dikelola dengan pendekatan kolaboratif, kedua sektor, pertambangan dan perikanan, seharusnya bisa saling menguatkan, bukan saling meniadakan.

Berita Terbaru  Puluhan Siswa Di Lampung Timur Diduga Keracunan Usai Santap Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Di balik insiden penyampaian aspirasi yang keras tersebut, muncul juga pandangan kritis terhadap sikap utusan PT Windu Mantap Mandiri.

Beberapa pihak menilai tindakan itu kurang tepat secara etika karena dilakukan di tengah agenda resmi kunjungan kerja Bupati.

“Seharusnya pihak PT Windu tahu situasi. Bupati sedang melakukan peninjauan dalam rangka mendukung peningkatan PAD daerah,”Ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Namun demikian, fakta bahwa perwakilan usaha lokal merasa perlu menyampaikan aspirasi secara langsung menunjukkan adanya celah komunikasi dan partisipasi publik yang mungkin belum optimal.

Di balik gegap gempita investasi, tersimpan kekhawatiran terhadap dominasi kepentingan korporasi yang dikhawatirkan dapat menyingkirkan usaha rakyat yang telah lama bertumpu pada sektor perikanan dan tambak.

Isu transparansi, partisipasi, serta dampak lingkungan menjadi titik krusial yang menuntut perhatian serius Pemkab Tanggamus.

Jika tidak segera dijawab dengan keterbukaan informasi, dialog setara, dan pengawasan lintas sektor, potensi resistensi sosial bisa mencuat dan merugikan semua pihak.

Pemerintah tidak cukup hanya mengundang investor. Lebih dari itu, tugas utamanya adalah memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan konflik kepentingan yang berkepanjangan. (Red)

Berita Terbaru