INDPORTAL.COM,TGM – Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Agung Setyo Utomo, bersama anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) 6 Fraksi PDI-P Rahman Agus, meninjau kondisi pascabanjir dan longsor di Kecamatan Limau, Cukuh Balak hingga Kelumbayan, Kamis (11/9/2025)
Dalam kunjungan tersebut Agung Setyo Utomo didampingi oleh Camat Cukuh Balak Alsep Rizam, Ketua Tagana wilayah timur dan tim BPBD Tanggamus.
Rombongan DPRD melihat langsung kerusakan infrastruktur akibat longsor sekaligus memberi dukungan moral kepada masyarakat serta petugas yang bekerja keras menanggulangi bencana.
Ketua DPRD Tanggamus, Agung Setyo Utomo, menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah yang melanda sejumlah wilayah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam agar risiko bencana dapat ditekan.
“Harapan kami, semua pihak bersama-sama menjaga lingkungan. Ini menjadi tanggung jawab bersama,”Ujarnya Rabu 10 September 2025.
Kemudian Agung juga menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah konkret guna memperbaiki infrastruktur terdampak.
Sementara sejumlah ruas jalan, baik jalan provinsi maupun kabupaten, kondisinya terancam putus akibat longsor.
“Kami minta perhatian serius dari pemerintah daerah maupun provinsi agar persoalan ini segera ditangani. Jangan sampai akses transportasi masyarakat terganggu lebih lama,”Tegasnya.
Selain meninjau lokasi pasca bencana, Agung Setyo Utomo menyerahkan bantuan bahan pokok kepada warga terdampak. Kemudian Agung juga menekankan perlunya dukungan lebih terhadap BPBD Tanggamus.
Menurutnya, lembaga tersebut harus diperkuat dari sisi anggaran maupun fasilitas, mengingat Tanggamus merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi di Lampung.
“BPBD harus semakin diperkuat karena wilayah kita memiliki banyak titik rawan bencana,”Pungkasnya.
Musibah banjir dan longsor yang berulang kali melanda Tanggamus bukanlah sekadar peristiwa alam semata, melainkan juga cerminan lemahnya tata kelola lingkungan serta minimnya kesiapan infrastruktur daerah menghadapi bencana.
Desakan DPRD agar pemerintah segera memperbaiki infrastruktur dan memperkuat BPBD merupakan hal yang sangat mendesak.
Tanpa langkah nyata dan cepat, masyarakatlah yang akan terus menjadi korban akibat akses transportasi terputus, aktivitas ekonomi lumpuh, dan rasa aman terganggu.
Lebih dari itu, bencana di Tanggamus harus menjadi peringatan bersama, pembangunan tidak boleh lagi abai terhadap aspek lingkungan dan mitigasi risiko.
Jika pemerintah hanya bersikap reaktif setiap kali bencana datang, maka kerugian sosial dan ekonomi akan semakin besar.
Saatnya Tanggamus menempatkan kebijakan mitigasi bencana sebagai prioritas utama pembangunan. (**)
