INDPORTAL.COM, TGM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang pemerintah sebagai langkah strategis membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, kini tengah disorot di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Selasa (9/9/2025)
Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) menemukan ketimpangan mencolok dalam distribusi jumlah siswa penerima manfaat.
Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mengarah pada dugaan kepentingan pribadi oknum Koordinator Kecamatan (Korcam) setempat.
Ketua LPKNI Tanggamus, Yuliar Baro, mengungkapkan, dari total sekitar 10 ribu siswa penerima manfaat MBG di Gisting, pembagian antar dapur sangat timpang.
Ada dapur yang mendapat 4.000 siswa, sebagian lainnya 3.500 dan 2.000, namun satu dapur hanya menerima 170 siswa.
“Ini jelas tidak masuk akal. Ketimpangan sudah lama terjadi, bahkan pernah dikeluhkan salah satu yayasan penyelenggara,”Ungkap Yuliar.
Menurutnya, Korwil dan Korcam seakan menutup mata. Dugaan sementara, ada kepentingan tertentu yang sengaja dipelihara. Ia menegaskan, seharusnya surat edaran resmi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dijadikan pedoman agar distribusi lebih merata.
“Faktanya, ketimpangan dibiarkan tanpa perbaikan. Ini memperlihatkan lemahnya pengawasan,”Tambahnya.
Lebih jauh LPKNI juga menyoroti sikap Korwil SPPI Kabupaten Tanggamus yang dianggap tidak profesional. Yuliar menuturkan, setiap upaya konfirmasi justru diabaikan.
“Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas, padahal WA aktif. Sikap seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan dan justru memperkuat dugaan adanya permainan dalam pengelolaan MBG di Gisting,”Ujarnya.
Yuliar menegaskan, lembaganya akan terus mendorong pihak berwenang turun tangan memeriksa kinerja Korwil dan Korcam. “Kalau memang terbukti ada penyimpangan, harus ada tindakan tegas. Program ini mulia, jangan dirusak oknum,”Tegasnya.
Dikatakan oleh Yuliar bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai prinsip profesionalisme, transparansi, serta jauh dari intervensi kepentingan pribadi.
“Program MBG adalah komitmen negara untuk masa depan bangsa. Jangan sampai jadi ajang kepentingan oknum,”Pungkas Yuliar.
Kemudian saat dihubungi terpisah oleh tim awak media, Rani selaku Korcam Gisting tak menampik adanya ketimpangan. Namun, ia menegaskan data yang digunakan sudah sesuai ketentuan.
“Memang ada ketimpangan, tapi data yang kami pegang sesuai aturan. Meski begitu, kami akan evaluasi bersama Ketua SPPG di lima dapur wilayah Gisting,”Jelas Rani saat ditemui di SPPG Yayasan Senja Center Jaya. (Red/Tim)
