INDPORTAL.COM,TGM – Di tengah stagnasi peran organisasi kepemudaan dan menumpuknya persoalan sosial di daerah, Bupati H. Moh. Saleh Asnawi resmi mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanggamus masa bhakti 2025–2030 di Gedung Fasilitas Utama (GFU) Islamic Center Kota Agung, Rabu (22/10/2025).
Momentum ini bukan sekadar seremoni pelantikan. Ia menjadi pesan politik dan sosial: pemerintah daerah menaruh harapan besar kepada generasi muda agar tak hanya menjadi pelengkap pembangunan, tetapi tampil sebagai bagian dari solusi.
“Kami menunggu kontribusi terbaik dari kalian semua. Karang Taruna harus tampil sebagai pelopor, bukan penonton, jadilah jembatan aspirasi pemuda dan bantu pemerintah mengatasi masalah sosial.”Tegas Saleh Asnawi dalam sambutannya
Namun di balik semangat itu, publik mencatat tantangan lama yang belum juga tuntas. Jaringan Karang Taruna memang menjangkau hingga ke tingkat pekon, tapi banyak kepengurusan di desa yang “hidup segan, mati tak mau” aktif hanya menjelang lomba atau acara seremonial.
Struktur organisasi di atas kertas belum berbanding lurus dengan aksi nyata di lapangan. Di sinilah, menurut sejumlah pengamat sosial, Karang Taruna harus membuktikan diri: dari simbol menjadi gerakan.
Bupati Saleh tampak memahami dilema itu. Ia menegaskan agar pengurus baru tak hanya menunggu program, tetapi aktif menjadi mitra pemerintah pekon dalam mengatasi kesenjangan sosial dan memperkuat ekonomi rakyat.
“Permasalahan narkotika adalah isu serius. Karang Taruna harus memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar ruang gerak peredaran narkoba semakin sempit,”Ujarnya.
Dorongan pemerintah agar pemuda terlibat dalam sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif sejatinya relevan. Namun tanpa kemandirian organisasi dan dukungan finansial yang berkelanjutan, Karang Taruna berisiko terjebak sebagai subkontraktor kegiatan dinas, sekadar pelaksana event tanpa arah ideologis.
“Pemerintah fokus pada penguatan ekonomi lokal. Karang Taruna harus hadir di setiap lini, dari olahraga hingga ruang wirausaha,”Tambah Bupati.
Pernyataan itu terdengar ideal di podium, tapi realitas birokrasi sering kali justru membatasi gerak organisasi kepemudaan. Banyak program berhenti di meja rapat, tak pernah menjelma menjadi aksi nyata di masyarakat.
Ketua Karang Taruna Tanggamus terpilih, H. Tahang, yang juga anggota DPRD, berjanji membawa organisasi ini menjadi mitra strategis pemerintah.
“Kami siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karang Taruna harus menjadi ruang pembelajaran dan pemberdayaan generasi muda,”Kata Tahang.
Namun publik tetap menaruh ekspektasi kritis. Posisi Tahang sebagai legislator bisa memperkuat jaringan politik dan akses kebijakan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika tidak dijaga dengan integritas tinggi.
Dengan jaringan di 299 pekon dan 3 kelurahan di 20 kecamatan, Karang Taruna sejatinya punya potensi besar. Tapi potensi tanpa keberanian berinovasi hanya akan menjadikan organisasi ini macet di rutinitas.
Karang Taruna seharusnya bukan sekadar tangan panjang pemerintah, tetapi juga mitra kritis. Pemuda harus berani menegur kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat termasuk dalam isu kesejahteraan, pengangguran, dan narkoba.
Sayangnya, banyak pengurus muda masih terjebak pada pola pikir “menyenangkan pejabat” ketimbang memperjuangkan rakyat. Inilah mentalitas yang perlu diubah jika ingin organisasi ini benar-benar menjadi motor perubahan sosial.
Jika Bupati Saleh Asnawi sungguh ingin menjadikan Karang Taruna sebagai kekuatan sosial, maka ruang otonomi dan partisipasi pemuda harus dibuka selebar-lebarnya dan bebas dari intervensi politik praktis.
Karang Taruna Tanggamus kini dihadapkan pada pilihan: tetap menjadi pelengkap upacara, atau berdiri sebagai gerakan muda yang menantang status quo. (Red)
