INDPORTAL.COM,TGM – Forum Tanggamus Menyala (FTM) menggelar audiensi dengan Bupati Tanggamus, H. M. Saleh Asnawi, M.A., M.H., yang bertempat di rumah dinas bupati, Senin (8/9/2025).
Dalam pertemuan itu, FTM membawa enam isu utama yang dinilai krusial, yakni kesehatan, pendidikan, BUMD, infrastruktur, retribusi dan pajak, serta penegakan hukum.
Audiensi diterima langsung oleh Bupati Tanggamus yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Kesbangpol, Kepala Satpol PP, serta Kabag Hukum.
Hadir dari pihak forum antara lain Dauri Ruansyah, Berly Rastama, M. Hasbi, dan Adha Alisyahbana.
Founder FTM, Dauri Ruansyah, menegaskan kehadiran mereka berangkat dari kegelisahan terhadap kondisi Tanggamus saat ini.
“Pemerintah daerah harus serius mengatasi permasalahan di Tanggamus agar masyarakat tidak terus-menerus menderita,”Ujarnya.
Sementara itu Koordinator Pengembangan SDM FTM, Berly Rastama, menambahkan problem Tanggamus cukup kompleks, mulai dari mutu pendidikan, layanan kesehatan hingga kesenjangan sosial.
“Kondisinya sangat memprihatinkan, kami minta Bupati fokus menyelesaikan persoalan tersebut,”Katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Kajian FTM, M. Hasbi, yang menyoroti infrastruktur dan layanan kesehatan yang saat ini dianggap masih banyak persoalan yang harus dibenahi.
“Di RSUD Batin Mangunang tenaga medis masih kurang, alat kesehatan pun belum memadai. Kami berharap pemerintah lebih serius dalam memaksimalkan pelayanan publik,”Tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Saleh Asnawi mengapresiasi masukan FTM dan menegaskan komitmen Pemkab untuk terus berbenah.
“Pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan saran. Semua masukan ini akan jadi bahan evaluasi demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat,”Tandasnya.
Meski kritis, FTM juga menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Bupati yang bersedia menerima dan mendengar langsung aspirasi mereka.
Isu-isu yang disuarakan Forum Tanggamus Menyala sejatinya adalah potret nyata dari persoalan mendasar di daerah. Kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang tak boleh diabaikan.
Keterbatasan tenaga medis, sarana pendidikan yang tertinggal, serta infrastruktur yang rusak adalah alarm keras bagi pemerintah daerah.
Menerima aspirasi masyarakat tentu penting, tetapi lebih penting lagi adalah tindak lanjut yang nyata. Pemerintah daerah harus berani keluar dari pola seremonial dan membuktikan komitmennya dengan langkah-langkah konkret.
Sebab, tanpa perbaikan yang serius, kritik publik akan terus menguat dan berpotensi menjadi ketidakpercayaan. (Red)
