INDPORTAL.COM,TGM – Tokoh adat Marga Putih, Khoirul yang bergelar Pangeran Suttan Pengayom Adat, memberikan klarifikasi tegas terkait pemberitaan di sejumlah media yang menyebut dirinya meminta Gubernur Lampung untuk mundur jika tak mampu membangun daerah. Kamis (7/8/2025)
Pangeran Suttan Pengayom Adat menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan Ia menyebutkan narasi yang beredar di media telah dipelintir dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini negatif terhadap dirinya dan lembaga adat.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah mengatakan Gubernur Lampung harus mundur. Pernyataan itu bukan berasal dari saya, dan saya tidak pernah punya niat untuk menyudutkan pemerintah daerah,”Tegasnya.
Lebih lanjut, Pangeran menjelaskan bahwa sebagai tokoh adat dan warga negara, ia memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, terutama bila menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Namun, kritik itu tidak pernah dimaksudkan untuk menjatuhkan atau menyerang pribadi siapa pun.
“Setiap masyarakat, termasuk tokoh adat, berhak memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tapi jangan dipelintir seolah-olah kami memusuhi atau punya kepentingan politik tertentu,”Ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa hubungan antara dirinya dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk Kepala Dinas BMBK, tetap baik dan terjaga.
“Saya dengan Kadis BMBK Provinsi Lampung masih berhubungan baik. Kami masih bisa duduk bersama, bahkan tertawa bersama. Jadi, jangan dijadikan bahan gorengan untuk memperkeruh suasana,”Kata Pangeran
Ia berharap polemik ini tidak menjadi celah untuk memecah belah hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah.
Lebih jauh, Pangeran Suntan Pengayom Adat juga menyinggung soal pentingnya memahami peran DPRD sebagai representasi rakyat.
Ia mengingatkan bahwa DPRD memiliki sejumlah fungsi utama yang tidak boleh diabaikan termasuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Sebab menurutnya, saluran aspirasi seperti DPRD juga harus dimaksimalkan untuk menyampaikan kritik maupun saran demi perbaikan kebijakan.
Namun semua harus tetap dalam bingkai etika, adat, dan kepentingan masyarakat luas.
Di akhir keterangannya, ia mengimbau semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak utuh, serta mengajak media untuk menyajikan informasi secara akurat dan tidak menyesatkan opini publik apalagi demi kepentingan tertentu. (Red)
