INDPORTAL.COM,TGM – Pelantikan 21 pejabat tinggi pratama oleh Bupati Tanggamus Hi. Moh. Saleh Asnawi ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah pihak di lingkup Pemkab Tanggamus justru menelan pil pahit dan melontarkan kritik, Jum’at (19/9/2025)
Sorotan tajam mengarah pada pelantikan Adi Putra sebagai Camat Kotaagung. Sejumlah pihak menilai pengangkatan Adi sarat kepentingan dan diduga tidak lepas dari “bekingan” pihak tertentu.
Kekecewaan ini bahkan terekam melalui status WhatsApp beberapa pegawai. Salah satu status berbunyi:
“Pejuang itu seharusnya menikmati hasil, bukan para pecundang dan penjilat yang menikmatinya. Serahkan saja sama Yang Kuasa.”
Status tersebut dianggap sebagai sindiran pedas terhadap camat baru Kotaagung.
Dari hasil penelusuran indportal.com, obrolan di aplikasi pesan juga menunjukkan kekecewaan serupa. Seorang pegawai mengaku sakit hati karena Adi dilantik menjadi camat, terlebih sebagai pelantikan perdana.
“Sakit andahne Adi dilantik jadi camat, mana perdana lagi,”Tulisnya.
Obrolan itu kemudian ditimpali lawan bicaranya dengan menyebut bahwa Adi memiliki dukungan kuat.
“Di beking judulnya itu,”Balasnya.
Pegawai tersebut pun kemudian mengiyakan pernyataan itu dengan singkat, “Betul sekali.”
Fenomena ini menunjukkan bahwa pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Tanggamus belum sepenuhnya diterima secara bulat.
Protes dan sindiran yang muncul mengindikasikan adanya dinamika internal serta ketidakpuasan yang masih menyelimuti jajaran birokrasi.
Rotasi dan pelantikan pejabat semestinya menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan publik, bukan justru memunculkan rasa ketidakadilan.
Jika benar ada pejabat yang naik jabatan karena faktor kedekatan atau bekingan, maka itu hanya akan memperpanjang budaya birokrasi yang transaksional.
Bupati Tanggamus diharapkan lebih selektif dan transparan dalam menempatkan pejabat. Setiap keputusan pengangkatan harus berbasis kompetensi, bukan kompromi politik atau personal.
Sebab, masyarakat menanti bukti bahwa janji reformasi birokrasi bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. (Red)
