INDPORTAL.COM, TGM – Janji Bupati Tanggamus Hi. Moh. Saleh Asnawi untuk merombak struktur birokrasi dalam 100 hari kerja kian dipertanyakan. Alih-alih menjadi gebrakan, sejumlah pihak menilai langkah itu justru tersandera kepentingan partai pengusung saat Pilkada tahun lalu. Sabtu (13/9/2025).
Puluhan kursi strategis hingga kini masih dibiarkan kosong, hanya diisi pelaksana tugas (Plt) dengan kewenangan terbatas. Mutasi pejabat yang sempat mencuat sejak Agustus lalu pun tak kunjung terealisasi.
Publik pun bertanya-tanya, apakah Bupati benar-benar menilai kinerja, atau jabatan-jabatan itu sudah “dipesan” lebih dulu oleh partai koalisi dan lingkaran keluarga?
Seorang sumber dari partai pendukung mengungkapkan, praktik lobi dan setoran sudah marak. “Ini bukan soal kinerja, tapi soal siapa setor berapa dan titipan siapa,” tegasnya.
Isu yang beredar bahkan lebih blak-blakan, kursi kepala dinas disebut sudah dilabeli sejak Pilkada. Intrik dan tarik-menarik inilah yang membuat rotasi jabatan semakin kusut.
Situasi kian runyam dengan munculnya “gerbong-gerbong” calon pejabat strategis yang diduga sudah menyetor agar masuk daftar prioritas pelantikan. Sumber lain menambahkan, partai koalisi kini sibuk melakukan manuver demi jatah proyek.
Publik pun menilai para elite politik lebih mengurus kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat.
Padahal, masyarakat Tanggamus masih ingat jelas janji Bupati yang berulang kali menyatakan dirinya mengharamkan segala bentuk transaksi, baik jual beli jabatan maupun permainan proyek.
Namun, di tengah semua tarik-ulur kepentingan, wajah pemerintahan Tanggamus justru tampak ragu, sarat intrik, dan dipenuhi dugaan transaksi politik.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, jargon “pemerintahan bersih” yang dulu dijual ke masyarakat hanya akan berubah menjadi pemerintahan “titipan”: siapa setor, dia dapat; siapa dekat, dia lekat. (Red)
