INDPORTAL.COM, TGM – Ketegangan antara ahli waris tanah ulayat dan PT Windu Mantap Mandiri (WMM), perusahaan tambak udang yang beroperasi di pesisir Kecamatan Cukuh Balak, kembali mencuat pada Sabtu (22/11/2025).
Sejumlah masyarakat adat dari Pekon Tanjung Jati dan Marga Benawang turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan status lahan yang mereka klaim sebagai warisan leluhur.
Aksi tersebut menjadi sorotan karena menyangkut hak adat yang dinilai terabaikan dalam proses penguasaan lahan oleh perusahaan.
Di tengah memanasnya situasi, pendamping hukum ahli waris, Muhammad Ali, S.H., M.H., menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk penegasan hak yang selama puluhan tahun tidak pernah dilepaskan oleh keluarga besar almarhum Aspani.
Ia menyebut keberadaan perusahaan di atas tanah ulayat tanpa persetujuan sah telah menimbulkan keresahan warga yang merasa memiliki hubungan sejarah dan identitas terhadap lahan tersebut.
Ali menyampaikan pernyataannya saat mendampingi aksi unjuk rasa tersebut. Ia menjelaskan bahwa lahan yang kini dikuasai PT WMM merupakan tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga besar Almarhum Aspani dari Pekon Tanjung Jati, Marga Pertiwi.
Menurutnya, proses penguasaan lahan dilakukan tanpa melibatkan persetujuan ahli waris maupun masyarakat adat, bahkan diduga mengandung praktik mafia tanah yang terjadi di wilayah Cukuh Balak.
“Kami memandang ada unsur pengabaian terhadap hak ulayat masyarakat adat, dan kami mencurigai adanya indikasi permainan oknum yang merugikan ahli waris. Ini harus dibuka secara terang-benderang,” tegas Ali.
Ali memaparkan bahwa tanah tersebut berasal dari leluhur keluarga, yaitu kakek dari Paidian, yang berasal dari Marga Benawang, Kota Agung. Karena kurang diperhatikan dan tidak dirawat oleh ahli waris pada masa lalu, muncul pihak-pihak tertentu yang kemudian memperjualbelikan objek tanah tersebut.
“Karena dulunya tanah ini kurang diperhatikan oleh ahli warisnya dan tidak pernah dirawat, maka tiba-tiba ada yang memperjualbelikan objek ini,”ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan kecuali melalui kesepakatan penuh dari seluruh pihak yang berhak.
Ali juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan alas hak serta seluruh dokumen pendukung jika penyelesaian melalui musyawarah tidak menemukan titik temu.
“Jika dialog tidak dibuka, jalur hukum menjadi langkah yang kami pertimbangkan. Semua dokumen telah kami siapkan,”kata Ali.
Selain itu, Ali menekankan bahwa PT WMM wajib menunjukkan dokumen kepemilikan atau alas hak yang menjadi dasar penguasaan lahan tersebut.
“Saya berharap agar pihak PT WMM menunjukkan data yang mereka miliki. Biar kita sama-sama buka di jalur hukum, baik secara administrasi maupun hukum perdata,” tegasnya.
Ali turut memperingatkan bahwa konflik lahan yang tidak ditangani serius oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat.
“Kami berharap pemerintah hadir agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Kepastian status lahan sangat diperlukan,”ujarnya.
Konflik yang melibatkan hak ulayat dan aktivitas perusahaan ini kini menjadi perhatian besar masyarakat setempat. Para ahli waris berharap penyelesaian dapat ditempuh tanpa menimbulkan ketegangan yang lebih luas.
Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga upaya menjaga warisan adat yang telah diwariskan turun-temurun.
Hingga berita ini diturunkan, PT Windu Mantap Mandiri belum memberikan respons resmi atas tuntutan ahli waris.
Keluarga besar Aspani pun masih menunggu itikad baik perusahaan untuk membuka dialog, seraya berharap pemerintah turut berperan aktif mewujudkan penyelesaian yang adil demi menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
