INDPORTAL.COM,TGM – Pelantikan Satgas Jalan Lurus oleh Bupati Tanggamus, Hi. Moh. Saleh Asnawi, di Aula Fasum Islamic Center Kota Agung memunculkan sorotan publik mengenai posisi dan fungsi satgas tersebut dalam tata kelola pemerintahan daerah, Jum’at (14/11/2025)
Meski diperkenalkan sebagai kelompok pendukung pembangunan berbasis moral, sejumlah pihak menilai pembentukan satgas ini memiliki implikasi politik yang tidak sederhana.
Sekretaris Forum Kajian Kebijakan Daerah (FOKKAD) Tanggamus, Ivan Juliyus Masta, SE, menilai keberadaan satgas tersebut menunjukkan pola pembentukan struktur baru yang berpotensi berjalan paralel dengan birokrasi resmi.
“Jika melihat komposisi pengurus, sebaran anggota, dan bagaimana satgas ini diberi panggung formal oleh Bupati, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa ini bukan sekadar gerakan moral. Indikasinya mengarah pada pembentukan mesin konsolidasi politik di luar struktur birokrasi resmi,”ujar Ivan.
Menurut dia, tugas memantau pembangunan dan mendukung kebijakan kepala daerah pada dasarnya sudah berada di bawah kewenangan perangkat pekon, kecamatan, hingga inspektorat.
Penugasan serupa kepada kelompok non-struktural seperti satgas, katanya, wajar menimbulkan pertanyaan publik mengenai batas peran dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Ivan juga menyoroti dinamika politik pascapemilihan kepala daerah 2024. Sejumlah koordinator kecamatan (korcam) tim pemenangan disebut belum memperoleh ruang strategis dalam pemerintahan, dan keberadaan satgas diduga menjadi kanal alternatif penataan ulang basis loyalitas.
“Jika satgas ini berfungsi sebagai wadah loyalis, itu berpotensi menciptakan kekuatan politik paralel yang tidak memiliki dasar administratif. Risiko seperti ini dapat menekan ruang gerak birokrasi dan memengaruhi proses pembangunan,”kata Ivan.
Ia menambahkan, sejarah politik daerah di Indonesia menunjukkan bahwa organisasi bernarasi moral kerap berubah menjadi instrumen pengaruh politik yang bekerja di ruang yang tidak sepenuhnya kasatmata.
“Ketika satgas seperti ini tidak diawasi secara ketat, ia bisa memiliki pengaruh yang lebih agresif dibanding perangkat pemerintahan formal. Jika tidak jelas batas kewenangannya, muncul risiko terbentuknya pemerintahan paralel yang dapat merusak integritas tata kelola,”ujarnya.
Ivan mendesak pemerintah daerah untuk menjelaskan secara terbuka desain, fungsi, dan mekanisme kontrol Satgas Jalan Lurus guna menghindari kesalahpahaman publik.
“Transparansi sangat penting. Tanpa itu, publik berhak menilai satgas ini bukan instrumen pembinaan moral, melainkan upaya memperluas kendali politik dengan nama yang lebih dapat diterima,”katanya.
