INDPORTAL.COM, TGM – Harapan masyarakat Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, untuk melihat gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN1) setempat segera direhabilitasi kembali pupus, Jumat (19/9/2025).
Usulan perbaikan yang telah diajukan sejak lama tak kunjung terealisasi. Bahkan, informasi yang berkembang menyebutkan adanya intervensi pihak berkepentingan yang diduga menjegal pengajuan tersebut.
Menurut keterangan M. Ali, S.H., M.H., praktisi hukum kelahiran Banjar Manis, kondisi bangunan sekolah yang berdiri puluhan tahun itu kini kian semakin memprihatinkan. Beberapa ruang kelas rusak parah, mulai dari atap yang bocor hingga dinding retak.
“Kalau hujan, anak-anak terpaksa belajar sambil memindahkan bangku karena atap bocor. Kami sudah ajukan rehab, tapi selalu gagal. Katanya ada yang menahan usulan itu karena alasan tertentu,”Ungkapnya.
M. Ali menilai, masyarakat kecewa lantaran dunia pendidikan sering dijadikan alat tarik-menarik kepentingan politisi. Sehingga menumbalkan kepentingan masyarakat.
“Program pembangunan seharusnya berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan ditentukan oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Saya tidak ingin sekolah ini roboh dulu baru diperhatikan,”Tegasnya.
Ironisnya, menurut M. Ali, banyak politisi dari partai-partai besar begitu rajin datang saat kampanye dengan janji manis memperjuangkan pendidikan rakyat. Namun setelah duduk di kursi empuk legislatif, suara mereka justru hilang.
“Sebagian malah sibuk berburu proyek dan bagi-bagi jatah anggaran, sementara murid-murid di Banjar Manis tetap belajar di sekolah yang hampir runtuh,”Sindirnya.
Di sisi lain, pihak sekolah mengaku sudah berulang kali menyampaikan laporan kondisi bangunan ke pemerintah daerah. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan rehabilitasi bisa masuk dalam daftar prioritas.
Kekecewaan pun semakin menumpuk, sebab guru dan murid tetap harus menjalankan aktivitas belajar di ruang kelas yang nyaris roboh.
Masyarakat Pekon Banjar Manis berharap Bupati Tanggamus beserta jajaran terkait turun tangan langsung meninjau kondisi lapangan. Mereka juga mendesak agar pemerintah transparan dalam menentukan alokasi pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dasar.
“Pendidikan adalah pondasi bangsa. Jangan sampai anak-anak kami menjadi korban hanya karena ada pihak yang bermain di balik kebijakan,”Ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya. (Red)
