INDPORTAL.COM, TGM – Kepala desa adalah pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka bukan sekadar pengelola anggaran, tetapi juga figur yang sehari-hari menghadapi berbagai persoalan warga, Kamis (18/9/2025).
Mulai dari urusan administrasi, pembangunan desa, hingga mediasi konflik sosial, kepala desa memikul tanggung jawab moral dan sosial yang besar.
Namun, citra kepala desa di mata publik kerap tercoreng oleh kasus penyimpangan dana desa.
Hampir setiap tahun, berita tentang kepala desa yang tersandung korupsi menghiasi pemberitaan, sehingga muncul persepsi seolah semua kepala desa rawan melakukan pelanggaran. Padahal, faktanya tidak selalu demikian.
Di sisi lain, banyak kisah pengabdian kepala desa yang jarang terangkat. Mereka tetap berpegang pada integritas, membantu warga saat sakit atau menghadapi kematian, turun tangan saat bencana, hingga menjadi tumpuan harapan masyarakat kecil.
Sisi humanis ini sering tenggelam di balik derasnya pemberitaan kasus hukum terkait penyalahgunaan wewenang maupun anggaran.
Beban kepala desa juga tidak berhenti di situ. Saat menerima kunjungan dari instansi pemerintah maupun pihak non-pemerintah, mereka harus mengikuti berbagai protokol yang memunculkan biaya tambahan.
Sayangnya, pos anggaran untuk kebutuhan ini tidak tersedia, sehingga kepala desa kerap harus merogoh kocek pribadi. Belum lagi setiap kebijakan pemerintah pusat harus dijalankan, sehingga kepala desa dituntut siap siaga 24 jam, siang maupun malam.
Sementara itu, hanya sekitar 3% dari total dana desa dialokasikan untuk operasional pemerintahan desa. Anggaran tersebut difokuskan pada kegiatan administratif dan pelayanan publik, bukan untuk kesejahteraan kepala desa itu sendiri.
Gaji kepala desa diketahui sekitar Rp2,4 juta per bulan, ditambah tunjangan kinerja Rp1 juta, sehingga totalnya hanya Rp3,4 juta per bulan. Jumlah ini jelas sulit menutupi kebutuhan rumah tangga, apalagi ditambah biaya operasional serta kewajiban sosial yang tak terduga.
Tidak sedikit kepala desa di Kabupaten Tanggamus yang terpaksa menghadapi situasi finansial sulit, termasuk terjebak hutang rentenir dengan bunga tinggi demi memenuhi kebutuhan yang membengkak.
Belum lagi biaya politik saat Pilkades, di mana tidak sedikit modal yang pernah mereka dikeluarkan untuk ongkos politik dan biasanya harus dikembalikan setelah terpilih, menambah tekanan finansial mereka.
Selain itu, kepala desa juga dibebani kewajiban mengikuti berbagai pelatihan dari instansi terkait, mulai dari soal administrasi hingga hukum, yang sering kali membutuhkan biaya tidak sedikit.
Pertanyaan yang kemudian muncul, sejauh mana kegiatan semacam ini benar-benar memberi dampak positif bagi mereka sebagai aparatur desa?
Sejumlah fakta sehari-hari menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan tidak selalu berarti niat buruk. Banyak kepala desa yang sesungguhnya terjebak tuntutan sosial dan politik, bukan karena mengabaikan integritas.
Oleh karena itu, masyarakat juga perlu memahami beban kerja dan tantangan kepala desa sebelum memberikan penilaian secara sepihak.
Fenomena ini mencerminkan dua wajah kepemimpinan desa, dihormati karena kedekatannya dengan masyarakat, namun dicurigai karena bayang-bayang penyimpangan anggaran.
Ke depan, tantangan utama bukan hanya memperkuat pengawasan dana desa, tetapi juga memberi ruang apresiasi bagi kepala desa yang bekerja sungguh-sungguh untuk warganya.
Pemerintah pusat pun seharusnya mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan kepala desa agar sesuai dengan kebutuhan mereka yang tak terduga.
Transparansi anggaran, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, dan dukungan moral bagi kepala desa yang berintegritas harus berjalan seiring.
Dengan begitu, pembangunan desa tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga bermartabat dalam tata kelola pemerintahan.
Pesan moral untuk para kepala desa di Tanggamus: jangan karena kebutuhan mendesak lantas menjadikan penyimpangan sebagai jalan keluar. Ingat, setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti memiliki konsekuensi.
(Red)
