INDPORTAL.COM,JKT – Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih pada hari Senin sore tanggal 8 September 2025 dengan melantik sejumlah menteri baru. Langkah tersebut langsung menggemparkan publik sekaligus menekan pasar keuangan.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan dari kalangan profesional, digantikan oleh mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.
Pergantian juga terjadi di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), di mana Abdul Kadir Karding (PKB) digantikan oleh Mukhtarudin (Golkar).
Sementara itu, Budi Arie Setiadi yang dikenal sebagai relawan Jokowi tak lagi menjabat Menteri Koperasi dan UKM, posisinya diisi Ferry Juliantono (Gerindra) yang sebelumnya menjadi Wakil Menteri Koperasi.
Prabowo juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, sebuah kementerian baru hasil pemekaran Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menpora Dito Ariotedjo juga akan diganti, meski belum diumumkan siapa penggantinya.
Sementara itu, terkait dengan peta tanah dan tuntutan rakyat, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap fakta mengejutkan: 48% dari 55,9 juta hektare tanah bersertifikat di Indonesia dikuasai hanya oleh 60 keluarga.
Anggota Komisi II DPR dari PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan apakah data ini akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret reforma agraria atau hanya menjadi statistik semata.
Di sisi lain, Presiden Prabowo merespons tuntutan “17+8” dari berbagai elemen masyarakat. Ia menyebut sebagian tuntutan masuk akal, seperti pembentukan tim investigasi independen kasus tewasnya sopir ojol Affan Kurniawan (21) yang dilindas kendaraan taktis polisi.
Namun, terkait desakan agar TNI ditarik dari ranah sipil, Prabowo menyebutnya masih “debatable” dan memperingatkan adanya upaya meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sementara itu, ribuan pengemudi ojol dari Jabodetabek berencana turun ke jalan pada Rabu, 17 September 2025, untuk menuntut keadilan atas kasus Affan.
Kemudian terkait dengan pengumuman reshuffle langsung memukul pasar. IHSG berbalik ke zona merah pada sesi kedua perdagangan, melemah 0,63% ke 7.818,12. Rupiah di pasar NDF pun anjlok ke Rp16.424/USD, setelah sebelumnya sempat menguat.
Cadangan devisa Indonesia per Agustus 2025 turun USD 2 miliar menjadi USD 150,7 miliar, penurunan terbesar dalam tiga bulan terakhir sekaligus posisi terendah sejak November 2024. BI menyebut penurunan dipicu pembayaran utang luar negeri dan intervensi stabilisasi rupiah.
Di sektor riil, isu PHK massal di pabrik Gudang Garam Tuban memanas. Meski manajemen membantah, KSPSI mengonfirmasi 400 buruh telah di-PHK karena efisiensi.
Buruh juga mendesak kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp54 juta menjadi Rp90 juta per tahun. Ekonom Celios Bhima Yudhistira menilai desakan itu rasional untuk menjaga konsumsi.
Sementara Apindo menyoroti kebutuhan penciptaan lapangan kerja hingga 3,5 juta per tahun, di tengah ancaman PHK akibat melemahnya konsumsi dan tekanan pajak.
Di media sosial X, kata “reshuffle” langsung jadi trending. Banyak warganet skeptis atas digantinya Sri Mulyani, tokoh yang selama ini dianggap berpengalaman menjaga stabilitas fiskal.
Kritik juga diarahkan pada pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dinilai tidak mendesak di tengah isu efisiensi anggaran.
Pergeseran politik, konsentrasi kepemilikan tanah, hingga gejolak pasar menunjukkan persoalan Indonesia saling terkait erat.
Tanpa langkah nyata pemerintah dalam menata supremasi sipil, mempercepat reforma agraria, dan memperkuat ekonomi rakyat, krisis ini bukan hanya soal angka makro, melainkan ancaman krisis legitimasi negara di mata rakyat. (Dawiri)
