INDPORTAL.COM,TGM – Dalam rangka memperingati dua dekade Komisi Yudisial Republik Indonesia, Penghubung KY Wilayah Lampung menyelenggarakan kegiatan edukasi publik bertema “Peran Penghubung KY: Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim”. Jum’at (8/8/2025)
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 7 Agustus 2025 di Kantor Penghubung KY Lampung, Bandar Lampung.
Dalam kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tugas, fungsi, dan peran Komisi Yudisial kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergitas dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan berintegritas.
Koordinator Penghubung KY Lampung, Indra Firsada, menyampaikan bahwa edukasi publik tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pengawasan terhadap perilaku hakim serta peran masyarakat dalam mendukung kerja-kerja KY.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, terbangun sinergi yang lebih kuat antara Komisi Yudisial dengan seluruh stakeholder di Provinsi Lampung, guna memperkuat integritas lembaga peradilan,”Ujar Indra.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Topan Indra Karsa, akademisi sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan KY, termasuk peningkatan status Penghubung KY menjadi Perwakilan.
Sementara itu, Sumaindra Jarwadi, Direktur LBH Bandar Lampung, turut mendorong keterlibatan publik secara aktif dalam mendukung kinerja KY, khususnya dalam melakukan pemantauan terhadap persidangan yang menyangkut kelompok miskin dan rentan.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPC Peradi Bandar Lampung, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung, serta sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil dan jejaring hukum lainnya di wilayah Lampung.
Melalui kegiatan ini, Komisi Yudisial berharap dapat terus membangun kolaborasi yang produktif dan mendorong terciptanya sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan substantif bagi seluruh warga negara. (*)
